Jakarta, 29 April 2025 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkenalkan potensi keuangan syariah sebagai solusi inovatif untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam forum internasional bertajuk United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Forum on Financing for Development. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, dan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia. BSI tampil sebagai representasi Indonesia, dengan menyajikan konsep pembiayaan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas.
Dalam kesempatan ini, Direktur Keuangan & Strategi BSI, Ade Cahyo Nugroho, menjelaskan bagaimana sektor keuangan syariah dapat menjadi pendorong penting dalam pencapaian SDGs. Menurutnya, keuangan syariah tidak hanya menawarkan produk finansial, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi yang lebih adil.
“Prinsip-prinsip yang ada di keuangan syariah sangat sesuai dengan cita-cita pembangunan global, yang memperjuangkan manfaat ekonomi riil dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menumbuhkan semangat untuk saling menguntungkan, yang didukung oleh kerangka etika dan dampak sosial dan lingkungan yang kuat. Selain itu, prinsip-prinsip ini memprioritaskan transparansi, yang menjadikan keuangan syariah bukan sekadar pilihan finansial, melainkan juga komitmen untuk masa depan yang lebih adil dan bertanggung jawab,” kata Cahyo.
BSI berfokus pada tiga pilar utama yang menjadi landasan operasional perusahaan dalam mewujudkan visi tersebut, yaitu sustainable banking, sustainable operation, dan sustainable beyond banking. Keberhasilan BSI dalam meluncurkan berbagai produk syariah yang ramah lingkungan, seperti Sustainability Sukuk dan Green Zakat, semakin memperkuat komitmen mereka dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang mencakup dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dalam sesi pembicaraan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan internasional, BSI tidak hanya menyampaikan pentingnya inklusivitas dalam keuangan syariah, tetapi juga bagaimana sektor ini dapat memperluas akses layanan keuangan bagi kalangan yang selama ini terpinggirkan, termasuk mereka yang masih underbanked dan unbanked.
“Selain itu, BSI juga mengumumkan keanggotaan terbaru dalam United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), yang memperkuat komitmen BSI dengan menandatangani Principles for Responsible Banking. Bersama-sama, kita membayangkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” paparnya.
BSI juga mengungkapkan beberapa upaya besar yang mereka lakukan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ESG (Environment, Social, and Governance) dalam setiap aspek operasional mereka. Kampanye Green Business Culture yang digalakkan oleh BSI bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060.
Keuangan syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keberlanjutan ini semakin dipertegas dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Keberlanjutan, yang telah sukses memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Sukuk ini digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang besar, seperti sektor pendidikan, kesehatan, energi bersih, dan perumahan. Dalam laporan terbaru, BSI mencatatkan pencapaian signifikan, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan, peningkatan akses pendidikan, dan pengurangan emisi CO₂ yang sangat signifikan.
Keberlanjutan ini juga tercermin dalam pengembangan Green Zakat, sebuah inisiatif yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik zakat. BSI bekerja sama dengan BAZNAS dan UNDP dalam mengimplementasikan Green Zakat Framework yang bertujuan untuk meningkatkan dampak sosial dan lingkungan dari zakat, sekaligus memperkenalkan zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang lebih relevan di era modern.
“Keuangan syariah menjadi kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia dan memberikan kontribusi substansial bagi pembiayaan dan sosial. Peran penting ini ditampilkan dalam Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu, Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Rencana Induk Keuangan Islam Indonesia. Ini diwujudkan dalam kebijakan yang dibentuk oleh peraturan keuangan berkelanjutan,” tutup Cahyo.
Agustin Arry Yana, Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas, menilai BSI sebagai perwakilan yang tepat untuk Indonesia dalam forum internasional ini. Menurutnya, BSI telah membuktikan diri sebagai pemimpin sektor keuangan syariah di Indonesia, dengan dedikasi tinggi terhadap keberlanjutan dan inklusivitas dalam setiap produk dan layanannya. 
“Kami melihat kiprah dan pencapaian BSI selama ini di sektor perekonomian syariah menjadikannya cocok sebagai representasi Indonesia di forum UN ECOSOC ini. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. (Redaksi)