Jakarta, 23 Mei 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terus berupaya memperluas layanan transportasi berbasis rel melalui skema tarif Public Service Obligation (PSO). Pada 2025, layanan ini diperkirakan akan melayani lebih dari 421 juta pelanggan, mempertegas peran negara dalam memberikan akses transportasi yang adil dan berkelanjutan.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan, “PSO adalah bentuk nyata dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub dan KAI Group untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Ini bukan sekadar subsidi, tapi solusi konkret untuk keadilan akses transportasi.”

Data penggunaan PSO menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Dari 145 juta pelanggan pada 2021, jumlah ini naik drastis menjadi 427 juta pada 2024, dan tahun ini diproyeksikan tetap tinggi di angka 421 juta pelanggan. Secara kumulatif, total pelanggan PSO selama 2021-2025 mencapai 1,59 miliar pelanggan.

DJKA memegang peran kunci sebagai pembuat kebijakan, pengawas layanan, dan pengelola anggaran PSO, memastikan program berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Perkiraan pelanggan tahun ini terbagi antara 11,5 juta untuk KA antarkota dan hampir 410 juta untuk KA perkotaan.

Anne Purba menambahkan, “Proyeksi ini menunjukan semakin banyak masyarakat menggunakan Kereta api —terjangkau, tepat waktu, dan mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi.”

KAI Group mencatat pertumbuhan penumpang yang positif hingga April 2025, dengan total layanan mencapai 157 juta pelanggan, meningkat 9,01 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan terlihat di berbagai layanan, termasuk KAI Induk, KAI Commuter, LRT Jabodebek, dan lainnya.

“PSO harus dilihat sebagai investasi masa depan yang berkelanjutan. KAI berkomitmen terus bersinergi lintas sektor agar kereta api makin menjadi andalan—lebih aman, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan,” tutup Anne. (Redaksi)